KENDARI, Sentralsultra.com – Keputusan Partai NasDem memberhentikan La Ode Tariala dari keanggotaan partai yang berimplikasi pada proses Pergantian Antarwaktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai sorotan.
Tokoh muda politik Sulawesi Tenggara, Ados Nuklir, secara terbuka mempertanyakan dasar pertimbangan pemberhentian tersebut. Ia menilai, apabila keputusan itu berkaitan dengan persoalan loyalitas politik dan kedekatan La Ode Tariala dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, maka alasan tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Menurut Ados, kedekatan komunikasi antara Ketua DPRD dengan kepala daerah tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi pengawasan legislatif.
Ia menegaskan, kinerja pengawasan anggota DPRD semestinya dinilai berdasarkan sikap terhadap kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, serta tindakan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan semata-mata berdasarkan penilaian subjektif mengenai kedekatan personal, loyalitas politik, ataupun persoalan suka dan tidak suka.
“Saya adalah salah satu orang yang memilih La Ode Tariala ketika beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2024. Saya memberikan suara melalui proses demokrasi karena memiliki kepercayaan bahwa beliau mampu mewakili aspirasi masyarakat. Karena itu, ketika keputusan internal partai berpotensi mengakhiri keterwakilan tersebut dengan alasan loyalitas, saya mempertanyakan di mana penghargaan terhadap hak politik kami sebagai pemilih,” tegas Ados.
Ia menekankan, dirinya tidak menolak kewenangan partai politik untuk memberhentikan kader, termasuk anggota legislatif, apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan organisasi maupun ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang sah.
Namun, apabila persoalan yang menjadi dasar pemberhentian hanya menyangkut penilaian tidak loyal atau dianggap terlalu dekat dengan kepala daerah, Ados menilai dasar keputusan tersebut patut dipertanyakan, baik dari sisi objektivitas maupun proporsionalitas.
“Jangan sampai loyalitas kepada elite partai ditempatkan lebih tinggi daripada tanggung jawab anggota DPRD kepada masyarakat. Anggota DPRD memang berasal dari partai politik, tetapi mereka juga mengemban mandat publik. Jika kedekatan dengan gubernur dijadikan alasan untuk menilai seseorang tidak menjalankan fungsi pengawasan, maka penilaian tersebut harus didukung fakta dan indikator kinerja yang jelas,” ujarnya.
Ados juga mengingatkan bahwa hubungan komunikasi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Hubungan tersebut tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai bentuk kompromi politik atau pengabaian terhadap kepentingan rakyat.
Menurutnya, ukuran utama kinerja seorang anggota DPRD adalah sejauh mana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lebih jauh, Ados berpandangan bahwa polemik pemberhentian La Ode Tariala bukan sekadar persoalan pergantian posisi politik di lembaga legislatif. Persoalan ini juga menyentuh prinsip fundamental demokrasi perwakilan, yakni bagaimana hak dan kepercayaan masyarakat sebagai pemilih tetap dihormati ketika berhadapan dengan kewenangan internal partai politik.
Ia mengakui bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, serta mendisiplinkan kader berdasarkan AD/ART organisasi dan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara transparan, objektif, dan bertanggung jawab.
“Partai politik adalah instrumen demokrasi, bukan pemilik kedaulatan rakyat. Saya tidak mempersoalkan kewenangan partai untuk menegakkan aturan internalnya. Yang saya persoalkan adalah ketika keputusan partai berpotensi mengesampingkan pilihan rakyat tanpa penjelasan yang memadai kepada publik,” tambahnya.
Ia menilai, demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas proses pencoblosan di bilik suara. Setelah pemilu selesai, mandat dan kepercayaan masyarakat kepada wakil yang telah dipilih tetap menjadi bagian penting dari sistem demokrasi perwakilan.
Karena itu, setiap keputusan politik yang berdampak pada keberlanjutan keterwakilan masyarakat harus memiliki dasar yang jelas, dapat diuji, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ados berharap polemik ini menjadi momentum evaluasi bagi partai politik untuk memperkuat demokrasi internal, sekaligus memastikan bahwa kepentingan organisasi tidak mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat.
“Suara rakyat bukan sekadar angka dalam pemilu. Suara itu adalah mandat dan kepercayaan. Jangan sampai pilihan politik masyarakat kehilangan makna hanya karena persoalan loyalitas internal partai. Jika demokrasi benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka hak politik pemilih harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan yang menyangkut wakil mereka,” tutup Ados Nuklir.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, partai politik memang memiliki kewenangan terhadap kadernya, tetapi mandat keterwakilan rakyat juga tidak boleh dipandang sebelah mata. (**)












