KENDARI, Sentralsultra.com – Persoalan sengketa tanah di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai sorotan. Sebidang tanah seluas 7.055 meter persegi yang diklaim milik warga dan telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1995, disebut turut terseret dalam proses eksekusi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 994/PK/Pdt/2024.
Ironisnya, di tengah proses hukum yang masih berlangsung, lahan tersebut justru diduga telah dipasarkan sebagai kavling rumah toko (ruko) oleh Raziq Property Syariah.
Kuasa hukum MM dan RDM dari LMN & Partners, masing-masing La Ode Muhram Naadu, Muhammad Baidar Maulid, Iman Rifaldy, dan Al Ashar Samudera, mengungkapkan bahwa klien mereka mengaku tidak pernah mengetahui adanya gugatan maupun dilibatkan dalam proses persidangan yang kemudian berujung pada putusan PK tersebut.
Namun, melalui putusan MA Nomor 994/PK/Pdt/2024 yang terbit pada 2024, bidang tanah yang diklaim sebagai milik klien mereka disebut ikut terseret sebagai bagian dari objek eksekusi.
“Kami menduga ada manipulasi dalam proses peradilan. Bagaimana mungkin seorang warga negara tiba-tiba mendapati tanahnya dieksekusi, padahal tidak pernah mengetahui jika dirinya berperkara di pengadilan,” ungkap La Ode Muhram Naadu, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan eksekusi, bangunan milik kliennya memang tidak ikut dibongkar lantaran tidak termasuk dalam objek eksekusi. Kendati demikian, pihaknya mempersoalkan area tanah yang disebut turut dimasuki dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut kepastian batas, luas, serta kesesuaian objek eksekusi dengan amar putusan pengadilan.
Atas dasar itu, pihaknya telah menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Gugatan tersebut hingga kini masih dalam proses persidangan.
Tidak hanya melalui jalur perdata, kuasa hukum juga telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama klien mereka ke Polda Sulawesi Tenggara.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat kuasa tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak yang bersangkutan.
Selain itu, pihaknya turut melaporkan dugaan penyerobotan tanah dengan mendasarkan laporan pada kepemilikan SHM atas bidang tanah yang dipersoalkan.
Persoalan semakin berkembang setelah pihak kuasa hukum mengaku menemukan brosur pemasaran kavling ruko yang diterbitkan atau diedarkan oleh Raziq Property Syariah. Brosur tersebut diduga menawarkan kavling di atas lokasi tanah yang saat ini masih menjadi objek sengketa.
“Kok ada yang memasarkan tanah kavling di atas sertifikat milik orang lain? Ini aneh,” beber La Ode Muhram.
Ia mempertanyakan dasar hukum pemasaran lahan tersebut, mengingat persoalan kepemilikan maupun batas objek tanah masih menjadi materi gugatan yang sedang diperiksa PN Kendari.
Menurutnya, aktivitas pemasaran tanah yang masih disengketakan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, terutama apabila masyarakat terlanjur melakukan transaksi pembelian tanpa mengetahui status tanah yang sebenarnya.
Karena itu, pihaknya meminta Kantor Pertanahan Kota Kendari mengambil langkah pencegahan sesuai kewenangannya, termasuk melakukan pencatatan blokir apabila memenuhi persyaratan hukum, serta mencermati setiap permohonan penerbitan sertifikat baru atas objek tanah yang sedang disengketakan hingga terdapat kepastian hukum.
La Ode Muhram juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru membeli kavling di lokasi tersebut. Calon pembeli diminta terlebih dahulu memastikan status kepemilikan, keabsahan dokumen pertanahan, serta kejelasan batas dan riwayat tanah guna menghindari potensi kerugian di kemudian hari.
Di sisi lain, pemberitaan ini juga membuka ruang bagi pihak Raziq Property Syariah, Kantor Pertanahan Kota Kendari, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan objek sengketa untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai dasar hukum pemasaran maupun status lahan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Sentralsultra.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan berimbang. (**)
