KENDARI, Sentralsultra.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat sorotan dari Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sultra.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian serius karena antrean kendaraan yang mengular berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan keresahan di tengah warga.
Sekretaris GP Ansor Sultra, Salahuddin Loga, menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari dua hal utama, yakni keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM di tingkat SPBU.
Menurut Salahuddin, kelangkaan atau keterbatasan ketersediaan sejumlah jenis BBM, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Solar, semestinya segera dicarikan solusi melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ia menyayangkan sikap sejumlah instansi berwenang yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons kondisi yang dihadapi masyarakat.
“Instansi terkait seolah tutup mata. Padahal mereka punya tanggung jawab memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegas Salahuddin, Selasa 8 September 2026.
Selain persoalan pasokan, GP Ansor Sultra juga menyoroti sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Salahuddin mengungkapkan, pihaknya menemukan dugaan adanya praktik yang berpotensi menyebabkan distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Salah satunya terkait penggunaan plat nomor kendaraan yang diduga tidak sesuai oleh oknum tertentu untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan adanya konsumen yang memiliki lebih dari satu barcode maupun nomor polisi kendaraan dalam transaksi pembelian BBM.
“Dalam situasi sulit seperti ini, tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi,” ujarnya.
Menurut Salahuddin, petugas SPBU harus memperketat pemeriksaan sebelum melayani pembelian BBM bersubsidi. Pencocokan antara nomor polisi kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan barcode perlu dilakukan secara konsisten.
“Petugas wajib mencocokkan nomor plat, STNK, dan barcode. Jika ada ketidaksesuaian dokumen, jangan dilayani,” tegasnya.
GP Ansor Sultra mendesak pemerintah daerah bersama Pertamina untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi distribusi BBM di Kota Kendari.
Menurutnya, persoalan antrean panjang tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan teknis di SPBU, tetapi perlu ditelusuri mulai dari aspek ketersediaan pasokan, distribusi, hingga pengawasan terhadap konsumen penerima BBM bersubsidi.
Ansor Sultra juga mendorong agar pemerintah, Pertamina, dan pihak terkait membuka ruang diskusi bersama untuk mencari solusi konkret sehingga distribusi BBM dapat berjalan normal dan tepat sasaran.
“Kami berharap ada kehadiran nyata pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan di lapangan, sehingga distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan antrean panjang masyarakat di Kota Kendari dapat segera terurai,” pungkas Salahuddin. (**)
