KENDARI, Sentralsultra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mencatatkan peningkatan capaian dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Pemprov Sultra berhasil menempati peringkat keempat nasional dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,74 dan meraih predikat Sangat Baik.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil evaluasi tahun 2024. Saat itu, Pemprov Sultra berada di peringkat keenam nasional dengan nilai IPS 2,90 dan predikat Baik.
Dalam evaluasi terbaru, Sulawesi Tenggara berhasil naik dua peringkat sekaligus meningkatkan predikat penyelenggaraan statistik sektoral dari Baik menjadi Sangat Baik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa EPSS merupakan proses penilaian untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang menggambarkan tingkat kematangan pembangunan dan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah.
“Di tingkatan pemerintahan daerah, Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan leading sector yang mengoordinasikan pelaksanaan penilaian EPSS di instansinya masing-masing,” ujar Andi Syahrir, Kamis (19/11/2026).
Ia mengungkapkan, dalam pelaksanaan EPSS 2026 di lingkungan Pemprov Sultra, Dinas Kominfo selaku wali data merekomendasikan dua perangkat daerah sebagai lokus penilaian.
Kedua perangkat daerah tersebut yakni Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Pada tahun 2026 ini, kita merekomendasikan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan bersama Dinas Ketahanan Pangan sebagai lokus penilaian,” jelasnya.
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan menjadi lokus penilaian melalui kegiatan Kompilasi Data Peternakan Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dinilai melalui kegiatan Kompilasi Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Sulawesi Tenggara Tahun 2025.
Andi Syahrir menjelaskan, proses penilaian EPSS diawali dengan penilaian mandiri oleh masing-masing perangkat daerah yang didampingi Dinas Kominfo. Selanjutnya, dokumen dan hasil penilaian tersebut diverifikasi serta divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Evaluasi ini mencakup lima domain utama, yakni prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan statistik, dan statistik nasional. Kelima domain tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 38 indikator penilaian.
Adapun tahapan evaluasi meliputi penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), pemeriksaan dokumen oleh Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS, hingga pelaksanaan interviu atau wawancara bersama tim penilai dan produsen data.
Seluruh hasil penilaian kemudian dibahas melalui rapat pleno dan proses harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi nilai akhir IPS beserta predikat EPSS.
Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan setiap dua tahun sekali melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Statistik (SIMBATIK).
Hasil EPSS menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data statistik pemerintah sekaligus memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).
Hasil evaluasi EPSS 2026 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 1009 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai 4,01, disusul Bali dengan nilai 3,92 dan Sumatera Selatan dengan nilai 3,81.
Sulawesi Tenggara berada di posisi keempat dengan nilai 3,74. Selanjutnya, Riau memperoleh nilai 3,65, Daerah Istimewa Yogyakarta 3,49, Sumatera Utara 3,40, Jawa Barat 3,28, Jawa Timur 3,28, dan Nusa Tenggara Barat 3,27.
Jika dibandingkan dengan pelaksanaan EPSS 2024, terdapat perubahan lokus penilaian di lingkungan Pemprov Sultra. Pada periode tersebut, penilaian diwakili oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hasil evaluasi tahun 2024 juga mengantarkan Pemprov Sultra masuk dalam delapan besar penerima penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 sebagai pemerintah daerah dengan penyelenggaraan statistik sektoral berpredikat Baik.
Dengan peningkatan capaian pada 2026, Andi Syahrir berharap kualitas penyelenggaraan statistik sektoral tidak hanya menjadi capaian pada tingkat provinsi, tetapi juga dapat tercermin dalam tata kelola data seluruh perangkat daerah.
“Kita berharap, peningkatan dari peringkat keenam pada 2024 menjadi peringkat keempat pada 2026, disertai kenaikan predikat dari Baik menjadi Sangat Baik, benar-benar terefleksi di semua perangkat daerah. Pada penilaian EPSS berikutnya, tentu kita akan merekomendasikan perangkat daerah lainnya,” tutupnya.
Peningkatan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulawesi Tenggara untuk semakin memperkuat kualitas, akurasi, keterpaduan, dan akuntabilitas data sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah. (**)












