KENDARI, Sentralsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan SK tersebut berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026). Momentum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian masa kerja sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur.
Dari total 2.605 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Sultra, sebanyak 2.489 orang memperoleh perpanjangan masa kerja untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 1.090 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Sementara itu, sebanyak 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja. Mereka terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.
Gubernur Andi Sumangerukka berharap, keputusan perpanjangan masa kerja tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh PPPK untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, profesionalisme, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
Menurutnya, status sebagai aparatur pemerintah tidak semestinya hanya dipandang sebagai sarana memperoleh penghasilan, melainkan harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
“Pegawai yang baik tidak menjadikan statusnya sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan, tetapi sebagai jalan pengabdian dan cara untuk memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang,” pesan Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, ASR juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar senantiasa memahami hakikat profesinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Ia menegaskan, setiap kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah harus diiringi tanggung jawab, sementara setiap tugas yang dilaksanakan harus berorientasi pada kepentingan dan pelayanan masyarakat.
Gubernur menekankan bahwa integritas, loyalitas, dan profesionalisme merupakan nilai penting yang harus melekat dalam diri setiap ASN. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program kerja, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Soroti Realisasi Anggaran Baru 66,17 Persen
Selain menyinggung kedisiplinan dan pengabdian ASN, Gubernur Andi Sumangerukka turut memberikan perhatian serius terhadap realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hingga minggu kedua November 2026, realisasi anggaran Pemprov Sultra tercatat baru mencapai 66,17 persen. Capaian tersebut menjadi perhatian Gubernur, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 semakin terbatas.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang belum terselesaikan.
Setiap hambatan yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran diminta segera diidentifikasi dan dituntaskan. Namun, percepatan tersebut harus tetap memperhatikan ketertiban administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas hasil pekerjaan.
Gubernur mengingatkan agar jajaran pemerintah daerah tidak menjadikan keterbatasan waktu menjelang akhir tahun sebagai alasan untuk bekerja secara terburu-buru dan mengabaikan kualitas pelaksanaan program.
“Jangan jadikan akhir tahun sebagai alasan untuk bekerja secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas dan manfaat. Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Di dalamnya terdapat amanah dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi, serta kesejahteraan rakyat yang harus diperjuangkan,” tegasnya.
Melalui momentum Hari Kesadaran Nasional tersebut, Gubernur kembali mengingatkan bahwa keberadaan ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu, memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia berharap seluruh aparatur mampu menjadikan pengabdian sebagai landasan utama dalam bekerja, sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. (**)












