KENDARI, Sentralsultra.com – Pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu agenda penting Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan memperkuat ketersediaan tenaga medis profesional serta mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di daerah.
Momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menegaskan kembali arah kebijakan dan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Dalam peringatan yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Kamis (12/11/2026), Gubernur Andi Sumangerukka bertindak sebagai pembina upacara sekaligus menyampaikan tiga kebijakan utama pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kesehatan di Bumi Anoa.
Ketiga kebijakan tersebut meliputi renovasi total Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas dengan anggaran lebih dari Rp100 miliar, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan, serta target mewujudkan kemandirian pelayanan kesehatan agar masyarakat Sultra tidak lagi harus berobat ke luar daerah.
Tiga langkah tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan, dan penguatan kemampuan fasilitas kesehatan daerah.
Renovasi Total RSUD Bahteramas, Perkuat Fasilitas dan Mutu Pelayanan
Salah satu perhatian utama Gubernur ASR adalah pembenahan RSUD Bahteramas sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk melakukan renovasi total rumah sakit tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan sekaligus menciptakan lingkungan pelayanan medis yang lebih representatif, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Bahteramas memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Karena itu, peningkatan kualitas bangunan, fasilitas penunjang, sarana pelayanan, serta dukungan peralatan medis menjadi kebutuhan penting agar rumah sakit tersebut semakin mampu memberikan pelayanan secara optimal.
Pembenahan rumah sakit juga diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem rujukan kesehatan di daerah. Dengan fasilitas yang semakin memadai, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan medis yang lebih baik tanpa harus menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur kesehatan bukan sekadar menghadirkan bangunan yang lebih baik, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas.
Beasiswa Dokter Spesialis, Investasi Jangka Panjang Sumber Daya Manusia Kesehatan
Selain infrastruktur, persoalan ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Fasilitas kesehatan yang modern tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung tenaga medis yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan pelayanan.
Menyadari hal tersebut, Gubernur ASR mendorong pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan kedokteran spesialis, termasuk melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).
Program tersebut merupakan bentuk investasi pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan memiliki kompetensi profesional.
Namun, dukungan pembiayaan pendidikan tersebut juga disertai komitmen pengabdian. Seluruh tenaga medis penerima beasiswa diwajibkan kembali ke Sulawesi Tenggara dan mengabdikan diri secara penuh setelah menyelesaikan pendidikan.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa investasi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan tenaga medis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sultra.
Dengan bertambahnya tenaga dokter spesialis, diharapkan pelayanan kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus dapat semakin mudah diakses masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah kabupaten dan daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan tenaga medis tertentu.
Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan distribusi tenaga kesehatan sehingga kualitas pelayanan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Target Kemandiarian Kesehatan, Masyarakat Tak Perlu Lagi Berobat Keluar Daerah
Kebijakan ketiga yang menjadi perhatian Gubernur ASR adalah mewujudkan kemandirian pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara.
Selama ini, keterbatasan fasilitas tertentu, peralatan medis, maupun tenaga dokter spesialis masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat harus mencari pelayanan kesehatan hingga ke luar daerah.
Kondisi tersebut tentu bukan hanya menyangkut persoalan pelayanan medis, tetapi juga berkaitan dengan beban biaya perjalanan, akomodasi, pendamping pasien, hingga waktu yang harus dikorbankan keluarga.
Karena itu, Pemprov Sultra menargetkan agar ke depan masyarakat tidak lagi harus meninggalkan daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Target tersebut membutuhkan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan rumah sakit, ketersediaan fasilitas penunjang, peralatan medis modern, hingga penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
Kemandirian layanan kesehatan juga harus dibangun melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, sehingga penanganan pasien dapat dilakukan sesuai kebutuhan medis dan standar pelayanan yang berlaku.
Dengan dukungan fasilitas serta tenaga medis yang semakin memadai, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan secara bertahap dan mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit di luar provinsi.
Bagi masyarakat, keberhasilan kebijakan ini akan memberikan manfaat nyata. Selain memudahkan akses pelayanan, masyarakat juga berpeluang mengurangi beban ekonomi yang selama ini harus ditanggung ketika membutuhkan pengobatan di luar daerah.
HKN Ke-62, Perkuat Paradigma Kesehatan dari Pengobatan Menuju Pencegahan
Dalam kesempatan peringatan HKN ke-62 tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga membacakan amanat Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan pentingnya percepatan transformasi kesehatan nasional.
Salah satu pesan penting dalam amanat tersebut adalah perlunya perubahan paradigma pembangunan kesehatan, dari pendekatan kuratif atau pengobatan menuju pendekatan preventif atau pencegahan.
Perubahan paradigma ini menempatkan upaya menjaga kesehatan dan mendeteksi penyakit sejak dini sebagai bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan.
Artinya, pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada penanganan pasien ketika sudah mengalami sakit, tetapi juga harus memperkuat edukasi, pemeriksaan rutin, pencegahan penyakit, serta pembentukan perilaku hidup sehat di tengah masyarakat.
Salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian dalam upaya tersebut adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam amanat Menteri Kesehatan, hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah memanfaatkan layanan CKG di seluruh kabupaten dan kota.
Melalui program skrining kesehatan tersebut, terdeteksi lebih dari 8 juta warga mengalami hipertensi atau diabetes tanpa disertai gejala. Namun, baru sekitar 900 ribu orang yang aktif menjalani pengobatan.
Data tersebut menjadi pengingat bahwa banyak penyakit tidak selalu menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi tubuh sekaligus mencegah risiko penyakit yang lebih serius.
Program CKG juga memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan harus semakin mendekat kepada masyarakat. Pemeriksaan kesehatan tidak semestinya hanya dilakukan ketika seseorang sudah mengalami keluhan, tetapi menjadi kebiasaan untuk menjaga kualitas hidup.
Sejalan dengan arah transformasi kesehatan nasional tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat fasilitas pelayanan, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, serta memperluas kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit.
ASR Ajak Masyarakat Budayakan Pola Hidup Sehat
Selain menyampaikan kebijakan pemerintah daerah, Gubernur ASR juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menjadikan pola hidup sehat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh asupan makanan bergizi, tetapi juga perlu didukung kondisi pikiran yang sehat dan positif.
Pesan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah dapat menyiapkan fasilitas, tenaga medis, dan program pelayanan, tetapi kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan tetap menjadi faktor penting.
Penerapan pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik secara teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih sehat.
Keluarga juga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini, terutama dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan.
Dengan demikian, semangat HKN tidak hanya menjadi milik tenaga kesehatan dan pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat.
Apresiasi Untuk Tenaga Kesehatan dan Daerah Berprestasi
Sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan kontribusi berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan, rangkaian peringatan HKN ke-62 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara juga diisi dengan penyerahan sejumlah penghargaan.
Penghargaan tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan teladan, pemerintah kabupaten/kota, kader kesehatan, posyandu, serta institusi yang menunjukkan capaian dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Penghargaan tenaga kesehatan teladan diberikan dalam sembilan kategori, meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, serta ahli teknologi laboratorium medik.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian para tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan pelayanan masyarakat.
Mereka tidak hanya menjalankan tugas profesional dalam memberikan pelayanan medis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran, pencegahan penyakit, dan kualitas kesehatan masyarakat.
Sementara itu, penghargaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) diberikan kepada lima daerah, yakni Kota Kendari, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Buton Selatan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di tingkat kabupaten dan kota.
Pada kategori Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Utama, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Konawe Utara.
Adapun UHC Award Kategori Madya diberikan kepada Kabupaten Wakatobi, Bombana, Muna Barat, Kolaka Timur, Kota Baubau, Konawe, Kolaka Utara, Muna, Konawe Selatan, Buton Utara, dan Konawe Utara.
Capaian UHC menjadi salah satu indikator penting dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.
Melalui penghargaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat komitmen dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program jaminan kesehatan nasional.
Inovasi Digital dan Penguatan Logistik Kesehatan
Penghargaan lainnya diberikan melalui SMILE Awards atau Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan Secara Elektronik.
Penghargaan ini diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Dinas Kesehatan Kota Kendari, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya penguatan tata kelola logistik kesehatan melalui pemanfaatan sistem elektronik.
Pengelolaan logistik kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelayanan medis. Ketersediaan dan pemantauan inventaris yang baik dibutuhkan agar kebutuhan pelayanan dapat terpenuhi secara lebih terencana dan terkontrol.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada kader kesehatan berprestasi dan posyandu berprestasi di bidang kesehatan.
Keberadaan kader dan posyandu memiliki peran strategis karena menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, terutama dalam mendukung pemantauan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, serta pencegahan berbagai masalah kesehatan di lingkungan masyarakat.
Penghargaan lainnya adalah Organization Social Responsibility (OSR), yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rangkaian penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan membutuhkan kerja sama lintas sektor, tidak hanya melibatkan rumah sakit dan tenaga medis, tetapi juga pemerintah daerah, institusi, organisasi, serta masyarakat.
Menuju Sultra Sehat, Aman, Sejahtera dan Religius
Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 tahun 2026 mengusung tema nasional “Sehat untuk Semuanya”.
Sementara itu, subtema tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara adalah “Melalui Momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62, Kita Wujudkan Sulawesi Tenggara Sehat, Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius Menuju Indonesia Emas 2045.”
Tema tersebut menjadi pengingat bahwa kesehatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Daerah yang sehat membutuhkan masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan yang bersih, tenaga medis profesional, serta sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Sulawesi Tenggara, tiga kebijakan yang ditegaskan Gubernur ASR menjadi bagian dari arah penguatan sektor kesehatan secara berkelanjutan.
Renovasi RSUD Bahteramas diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pelayanan. Program beasiswa dokter spesialis menjadi investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara target kemandirian pelayanan kesehatan menjadi upaya agar masyarakat memperoleh layanan medis yang semakin lengkap di daerah sendiri.
Ketiganya merupakan kebijakan yang saling berkaitan dan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar dapat diwujudkan secara optimal.
Peringatan HKN ke-62 pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kesadaran kolektif bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus investasi masa depan.
Melalui komitmen pemerintah daerah, dukungan tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu melangkah menuju sistem kesehatan yang semakin kuat, mandiri, merata, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Sehat untuk semuanya bukan sekadar slogan, tetapi cita-cita bersama yang harus diwujudkan melalui kerja nyata, kebijakan yang terarah, dan pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. (ADV)
