KENDARI, Sentralsultra.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga bahan pokok, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri dan pemangku kepentingan dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, Selasa 6 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli mengungkapkan pemerintah kembali menyiapkan 1 juta ton bantuan pangan beras untuk periode Oktober-Desember 2026. Bantuan tersebut ditujukan kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Setiap keluarga penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan yang disalurkan secara rapel untuk tiga bulan, sehingga total bantuan mencapai 30 kilogram per keluarga.
Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan program bantuan pangan pemerintah. Pemerintah sebelumnya juga telah mengalokasikan 1 juta ton beras untuk periode Juli-September 2026.
Beras Subsidi hingga Jagung untuk Peternak
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras SPHP melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Zulkifli mengatakan beras subsidi tersebut akan disalurkan melalui pasar-pasar tradisional dengan harga yang lebih terjangkau.
“Harga beras di pasar saat ini ada yang mencapai Rp15.000 per kilogram. Karena itu pemerintah hadir melalui operasi pasar dan beras subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau,” ujar Zulkifli.
Pemerintah juga menyiapkan 150 ribu ton jagung sebagai subsidi pakan bagi peternak dengan harga Rp5.000 per kilogram.
Menurut Zulkifli, berbagai intervensi tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah tantangan produksi akibat kondisi cuaca dan musim kemarau.
Pemda Diminta Gencarkan Pasar Murah
Zulkifli juga meminta pemerintah daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, memperbanyak pelaksanaan pasar murah.
Menurutnya, pasar murah dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan inflasi di daerah.
“Pemerintah daerah juga kita imbau gencar untuk melakukan pasar murah,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
NTP Naik, Mekanisasi Pertanian Didorong
Dalam arahannya, Zulkifli juga menyoroti peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurutnya telah bergerak dari angka 116 menjadi 129.
Ia menyebut peningkatan tersebut sebagai salah satu indikator membaiknya kemampuan ekonomi petani.
Zulkifli juga menyoroti tingginya biaya produksi pertanian di Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain. Karena itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
“Sekarang kita sudah mulai mengerjakan,” katanya.
Menurutnya, mekanisasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mempercepat swasembada pangan sekaligus menekan biaya produksi.
Soroti Kesejahteraan Nelayan
Selain petani, Zulkifli memberikan perhatian khusus terhadap kondisi nelayan.
Ia menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di kisaran 103. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya daya tawar nelayan dalam memperoleh nilai ekonomi dari hasil tangkapan.
Zulkifli mencontohkan persoalan yang dihadapi nelayan ketika hasil tangkapan tidak segera terserap pasar karena keterbatasan fasilitas penyimpanan.
“Ikan harusnya Rp5 juta, ditawar Rp1 juta, tetap dijual karena tidak ada cold storage,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti balai lelang, cold storage, pabrik es dan SPBN.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029, sementara target peningkatan NTN menjadi 120 pada 2027.
Zulkifli menyebut pembangunan kampung nelayan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar nelayan sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil perikanan.
Dorong 40 Ribu Bioflok
Pemerintah juga, kata Zulkifli, menyiapkan pembangunan 40 ribu bioflok tematik sebagai bagian dari pengembangan sektor perikanan dan budidaya.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan sumber protein sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Kopdes Jadi Pusat Ekonomi Desa
Zulkifli kemudian menekankan pentingnya penguatan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyampaikan target pembangunan dan operasionalisasi hingga 80 ribu Kopdes di seluruh Indonesia.
“Seluruh bantuan pemerintah melalui Kopdes. Beras, pangan, KIP, bayar listrik, pinjaman UMKM, pupuk, gas subsidi. Semua lewat Kopdes,” tegasnya.
Menurut Zulkifli, penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih merata di tingkat desa.
“Tidak boleh Indonesia dikuasai 5-6 orang kaya. Kita harus kesetaraan. Itulah ekonomi Pancasila,” ujarnya.
Tinjau Pasar Pangan Murah di Tugu Religi
Usai memberikan pengarahan, Zulkifli Hasan meninjau pelaksanaan Pasar Pangan Murah di kawasan Tugu Religi, Kendari.
Dalam kunjungan tersebut, ia berinteraksi dengan para pedagang dan membeli sejumlah komoditas, di antaranya 20 kilogram bawang merah dan 10 kilogram telur.
Bawang merah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, sedangkan telur dipasarkan sekitar Rp20.000 per kilogram.
Kehadiran Zulkifli di lokasi pasar pangan murah disambut antusias masyarakat yang memadati kawasan tersebut.
Zulkifli mengatakan berbagai program yang tengah dijalankan pemerintah merupakan kebijakan berskala besar sehingga membutuhkan waktu dan dukungan dari seluruh pihak.
“Mendasar, besar, skala nasional. Perlu waktu. Saya minta dukungan semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menyatakan dukungan pemerintah provinsi terhadap program pemerintah pusat, khususnya pembangunan kampung nelayan dan penguatan Kopdes.
“Kami siap mengawal kampung nelayan dan Kopdes di Sulawesi Tenggara,” tegasnya. (**)
