MUBAR, Sentralsultra.com – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur strategis. Upaya tersebut mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, yang berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan pembangunan Mubar melalui pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Komitmen tersebut disampaikan Ridwan Bae saat melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Muna Barat La Ode Darwin di sejumlah lokasi pembangunan, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kunjungan itu, Ridwan meninjau pekerjaan jalan di Desa Momuntu, kondisi areal persawahan di Desa Kasimpa Jaya, mata air Fotuno Sangia, hingga rencana pengembangan Pelabuhan Pajala di Kecamatan Maginti.
Ridwan mengatakan, Muna Barat menjadi salah satu daerah yang akan terus didorong dalam pengusulan program pembangunan melalui pemerintah pusat, termasuk untuk keberlanjutan program pada 2027 dan 2028.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami akan terus mengawal kebutuhan pembangunan Muna Barat. Program yang masih memiliki kekurangan akan kami perjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui dukungan pemerintah pusat,” kata Ridwan.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan di Desa Momuntu. Ruas jalan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Transmigrasi RI tahun 2026.
Ridwan bersama jajaran kementerian terkait turun langsung melihat kondisi pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lanjutan agar pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain infrastruktur jalan, perhatian juga diarahkan pada sektor pertanian, khususnya persoalan ketersediaan air untuk areal persawahan.
Ridwan meninjau mata air Fotuno Sangia yang direncanakan menjadi salah satu sumber air untuk mendukung areal persawahan masyarakat di wilayah Sangia Tiworo, Kasimpa Jaya hingga Desa Barakah.
Ketersediaan air menjadi persoalan penting karena sejumlah areal persawahan di Kasimpa Jaya mengalami kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian masyarakat.
Untuk penanganan jangka pendek, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kendari sebelumnya telah memberikan dukungan berupa mobil tangki air dan bahan bakar untuk mesin pompa.
Sementara untuk jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan bendungan dan jaringan kanal guna mendukung sistem pengairan persawahan.
“Untuk jangka panjang, rencananya mata air Fotuno Sangia akan dikembangkan melalui pembangunan bendungan dan kanal. Karena lokasinya berada di kawasan hutan, tentu diperlukan koordinasi dan pembagian tugas dengan pihak terkait,” ujar Ridwan.
BWS Kendari disebut akan mulai menyusun perencanaan pada 2027. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai pada 2028. Pemerintah daerah juga diminta menyelesaikan koordinasi terkait status kawasan sebelum tahapan pembangunan konstruksi dilaksanakan.
Selain jalan dan irigasi, pembangunan Pelabuhan Pajala di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, turut menjadi agenda yang didorong Ridwan Bae.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan sangat penting untuk memperkuat konektivitas Muna Barat, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Pelabuhan Pajala harus kita dorong karena keberadaan infrastruktur transportasi laut sangat dibutuhkan Muna Barat. Kami akan membantu mengawal usulan ini melalui pemerintah pusat dan kementerian yang membidangi,” kata Ridwan.
Ia menjelaskan, Muna Barat memang telah memiliki fasilitas bandara, namun masih membutuhkan pelabuhan yang dapat mendukung aktivitas bongkar muat.
Karena itu, pengembangan Pelabuhan Pajala membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Ridwan meminta Pemkab Mubar segera melengkapi dokumen dan berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar usulan pengembangan pelabuhan dapat diajukan dan dikawal di tingkat pusat.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyambut baik dukungan tersebut. Ia mengatakan pemerintah daerah terus menyempurnakan dokumen rencana pengembangan Pelabuhan Pajala dari pelabuhan nelayan menjadi pelabuhan yang dapat melayani aktivitas bongkar muat.
“Dokumen pembangunan Pelabuhan Pajala terus kami lengkapi, termasuk Amdal, DED dan persyaratan lainnya. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat sehingga pengembangannya bisa segera direalisasikan,” ujar Darwin.
Menurut Darwin, pengembangan Pelabuhan Pajala diperkirakan membutuhkan penambahan panjang sekitar 200 hingga 300 meter.
Darwin menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat Muna Barat. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat pembangunan.
Selain jalan Momuntu dan Pelabuhan Pajala, sejumlah program lain, seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Kampung Nelayan Merah Putih, juga menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus dikawal pemerintah daerah.
“Kami akan terus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat. Infrastruktur jalan, pengairan, pelabuhan dan berbagai fasilitas lainnya harus terus diperjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan dan dukungan anggaran,” kata Darwin.
Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan pembangunan yang memberikan dampak bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas, mendukung sektor pertanian serta membuka akses ekonomi baru.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan pengawalan DPR RI, Pemkab Mubar menargetkan berbagai kebutuhan infrastruktur tersebut dapat masuk dalam agenda pembangunan secara berkelanjutan. (**)
