KENDARI, Sentralsultra.com – Aktivis Sulawesi Tenggara (Sultra), Ados Nuklir, mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal segera menindaklanjuti beredarnya video viral yang memuat pernyataan mengenai dugaan adanya oknum jaksa yang kerap meminta proyek kepada kepala daerah.
Menurut Ados, informasi yang telah beredar luas di ruang publik tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan, apabila pernyataan dalam video tersebut benar dan didukung alat bukti yang kuat, maka dugaan praktik tersebut berpotensi mencederai integritas penegakan hukum, merusak prinsip pemerintahan yang bersih, serta menimbulkan konflik kepentingan antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
“Publik berhak memperoleh kepastian. Setiap pernyataan yang telah disampaikan ke ruang publik harus ditindaklanjuti secara profesional. Jangan sampai isu ini berhenti sebagai konsumsi media sosial tanpa ada upaya untuk mengungkap kebenarannya,” ujar Ados, Minggu (5/7/2026).
Ia juga mendesak lembaga yang berwenang melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara terbuka terhadap pihak-pihak yang disebut dalam video maupun pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari fitnah terhadap pihak yang tidak bersalah, sekaligus memastikan apabila benar terdapat pelanggaran, proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa pandang bulu.
Lebih lanjut, Ados menilai upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menyasar penyelenggara pemerintahan, tetapi juga harus mencakup setiap oknum aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.
“Kita semua berkepentingan menjaga marwah institusi penegak hukum. Karena itu, dugaan seperti ini harus diuji melalui proses hukum yang transparan, independen, dan akuntabel. Jangan ada yang kebal hukum, tetapi jangan pula ada yang dihakimi hanya berdasarkan opini tanpa pembuktian,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Ados mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mengawal proses penanganan persoalan tersebut secara kritis dan objektif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang berintegritas di Sulawesi Tenggara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kejaksaan terkait video yang beredar maupun dugaan yang disampaikan. Oleh karena itu, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku. (**)
