Kendari, Sentralsultra.com – Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (Perkhappi) Sultra Mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kajati Sultra) yang baru dilantik untuk mengusut kasus besar Korupsi Pertambangan Terkait Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi Pasca Tambang di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut diungkapkan Dedi Ferianto DEDI, SH.,CMLC selaku Ketua DPW Perkhappi Sultra, Kamis 13 Juni 2024.
Dedi Ferianto menjelaskan, dimana reklamasi pertambangan adalah proses pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan agar dapat digunakan kembali atau dikembalikan pada kondisi alaminya setelah kegiatan penambangan selesai atau dihentikan. Tujuan utama dari reklamasi tambang adalah untuk mengurangi dampak negatif kerusakan ekologi akibat penambangan dan memulihkan lahan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
“Jadi, kegiatan reklamasi dilaksanakan setelah kegiatan penambangan selesai dilaksanakan, sehingga perusahaan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebelum kegiatan penambangan dilakukan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi yang ditempatkan pada rekening bersama antara Dinas ESDM Sultra & IUP/IUPK di Bank Sultra,” ungkapnya.
“Kami menilai pengelolaan dana jaminan a quo tidak transparant sehingga berpotensi membuka celah korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara. Berapa jumlahnya, bagaimana pengelolaannya dan apakah digunakan sebagaimana peruntukannya atau seperti apa. Kajati Sultra perlu menggelar audit investigatif atas hal ini,” tambah Dedi Ferianto.
Lanjut Dedi Ferianto menjelaskan, atas kejadian tersebut, kami mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra yang baru untuk mengambil langkah-langkah strategis, cepat dan terukur.
“Kami berharap Kajati Sultra yang baru ini agar memanggil seluruh Perusahaan Tambang pemegang IUP/IUPK di Sultra dan Dinas ESDM Sultra dalam kewajibannya terkait pengelolaan dana jaminan reklamasi – pasca tambang,” harap Ketua DPW PERKHAPPI Sultra. (**)
