KENDARI, Sentralsultra.com – Polemik sengketa lahan eks Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kendari di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, kembali memanas.
Kali ini, Kuasa Hukum Kikila Adikusuma, yang mengaku sebagai ahli waris sah almarhum H. Ambodalle sekaligus pemilik dan penguasa fisik lahan beserta bangunan di lokasi tersebut, melayangkan bantahan keras terhadap pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Syahrir.
Melalui Kantor Hukum Hidayatullah, S.H. & Rekan, selaku kuasa hukum ahli waris, pihaknya menilai publikasi resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra berjudul “Pemprov Sultra Teguhkan Hak Kepemilikan Atas Lahan Eks-PGSD” tidak menyajikan fakta hukum secara utuh.
Kuasa Hukum menilai pemberitaan tersebut berpotensi menggiring opini publik karena tidak mengungkap sejumlah perkembangan hukum penting, khususnya terkait penetapan penangguhan eksekusi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kendari.
Dalam hak jawab dan klarifikasi hukumnya, kuasa hukum membeberkan sejumlah fakta yang menurut mereka perlu diketahui masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status hukum lahan eks PGSD tersebut.
Soroti Penetapan Penangguhan Eksekusi PN Kendari
Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah tidak disinggungnya Penetapan Ketua PN Kendari Kelas IA Nomor 20/Pen. Eks/2020/PN Kdi tertanggal 13 Januari 2026.
Menurut Kuasa Hukum, penetapan tersebut secara tegas memerintahkan penangguhan sementara pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2020.
Pihaknya menjelaskan, penetapan itu diterbitkan setelah klien mereka mengajukan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026.
“Penetapan Ketua PN Kendari tersebut secara jelas menyatakan menangguhkan pelaksanaan eksekusi untuk sementara waktu. Hingga saat ini, sepengetahuan kami, belum ada penetapan yang mencabut penangguhan tersebut,” demikian substansi keberatan yang disampaikan Kuasa Hukum Kikila Adikusuma, Hidayatullah, Rabu 11 November 2026.
Atas dasar itu, mereka mempertanyakan langkah Pemprov Sultra yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengosongan Pertama Nomor 000.2.3.2/7598 tertanggal 6 November 2026 melalui Pj. Sekretaris Daerah Sultra.
Kuasa hukum menilai penerbitan surat tersebut perlu diklarifikasi karena dinilai tidak mempertimbangkan keberadaan penetapan penangguhan eksekusi dari PN Kendari.
Putusan Pengadilan Tinggi Masih Diuji Melalui Kasasi
Selain persoalan penangguhan eksekusi, kuasa hukum juga membantah penggunaan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026 sebagai dasar untuk menyatakan persoalan hukum telah berkekuatan hukum tetap.
Mereka menegaskan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht karena kliennya telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI pada 22 September 2026.
Pengajuan tersebut, menurut kuasa hukum, tercatat melalui Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 4/Pdt.Bth/2026/PN Kdi.
Tidak hanya itu, kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa terhadap dua perkara pokok sebelumnya, yakni Putusan MA RI Nomor 3018 K/Pdt/2017 dan Nomor 3487 K/Pdt/2022, saat ini tengah ditempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK).
Upaya PK tersebut, kata mereka, didasarkan pada bukti baru atau novum yang telah disumpah di hadapan majelis hakim PN Kendari.
Hal itu, menurut kuasa hukum, dibuktikan melalui Risalah PK Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kdi dan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kdi tertanggal 1 Juli 2026.
Pemprov Sultra Dipersoalkan Terkait Kewenangan Eksekusi
Kuasa hukum juga mempersoalkan pernyataan Diskominfo Sultra yang menyebut surat pemberitahuan pengosongan sebagai langkah awal pelaksanaan eksekusi.
Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata harus tunduk pada mekanisme hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 206 RBg.
Menurut mereka, kewenangan untuk memberikan teguran pengosongan atau aanmaning serta memimpin pelaksanaan eksekusi berada pada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan pada pemerintah daerah.
Karena itu, Kuasa Hukum mengingatkan agar Pemprov Sultra tidak melakukan tindakan pengosongan secara sepihak atau eigenrichting tanpa melalui mekanisme dan kewenangan pengadilan.
Dokumen BPN Dipersoalkan, Buku Tanah dan Warkah SHP Disebut Hilang
Persoalan berikutnya menyangkut dasar administrasi pertanahan yang digunakan Pemprov Sultra untuk mengklaim kepemilikan atas lahan eks PGSD tersebut.
Kuasa hukum mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen resmi Kantor Pertanahan Kota Kendari tahun 2026, yakni Berita Acara Nomor 352/BA-74.71.UP.100.03.02/IV/2026 dan Nomor 353/BA-74.71.UP.100.03.02/IV/2026, Buku Tanah Asli dan Warkah Induk Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 18 Tahun 1981 milik Pemprov Sultra dinyatakan hilang.
Bahkan, mereka mempersoalkan kesesuaian lokasi sertifikat tersebut. Berdasarkan dokumen BPN yang mereka rujuk, lokasi SHP Nomor 18 Tahun 1981 tercatat berada di Kelurahan Wua-Wua, bukan Kelurahan Kadia.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan mengenai ketepatan objek atau error in objecto yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Kuasa Hukum juga merujuk Surat Keputusan Gubernur Nomor 27/HPJ/1981 yang menurut mereka membatasi penggunaan hak pakai tersebut sepanjang diperuntukkan bagi Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN).
Mereka berpendapat, setelah SPGN tidak lagi beroperasi sejak 1990 dan lahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, status hak pakai perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Atas dasar itu, mereka mempertanyakan apakah hak pakai tersebut masih memiliki dasar hukum untuk dipertahankan.
Layangkan Somasi dan Minta Pemberitaan Diralat
Atas berbagai persoalan tersebut, Kantor Hukum Hidayatullah, S.H. & Rekan mendesak Kadis Kominfo Sultra, Andi Syahrir, agar segera melakukan klarifikasi, meralat, dan menarik publikasi yang dinilai tidak menggambarkan keseluruhan fakta hukum.
Mereka juga menyatakan telah melayangkan somasi kepada Pemprov Sultra tertanggal 10 November 2026.
Selain itu, laporan dan pengaduan disebut telah disampaikan kepada Ketua PN Kendari, Ombudsman RI Perwakilan Sultra, BPK RI Perwakilan Sultra, serta permintaan perlindungan hukum kepada Kapolri melalui Kapolda Sultra dan Kapolresta Kendari.
Permintaan perlindungan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran adanya pengosongan lahan tanpa prosedur dan perintah eksekusi yang sah dari pengadilan.
Kuasa hukum juga menyatakan tengah melakukan konsolidasi masyarakat sipil melalui gerakan keadilan agraria bertajuk “Tanah Untuk Rakyat”.
Ingatkan Konsekuensi Hukum Jika Terjadi Pengosongan Paksa
Dalam pernyataan resminya, kuasa hukum turut mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila terjadi tindakan pengosongan paksa tanpa dasar kewenangan dan prosedur yang sah.
Mereka merujuk sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, antara lain Pasal 257 mengenai memasuki pekarangan secara melawan hukum, Pasal 521 terkait perusakan barang, Pasal 525 mengenai penghancuran bangunan gedung, serta Pasal 529 mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat.
Kuasa Hukum juga menyinggung ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menyuruh melakukan atau turut serta, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP Nasional.
Menurut mereka, pejabat maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan yang bertentangan dengan hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mereka meminta seluruh pihak, khususnya Pemprov Sultra, mengedepankan kepatuhan terhadap proses hukum dan menghormati penetapan pengadilan yang masih berlaku.
Menunggu Klarifikasi Pemprov Sultra
Polemik lahan eks PGSD Kendari ini kini tidak hanya menyangkut klaim kepemilikan, tetapi juga memunculkan persoalan mengenai pelaksanaan eksekusi, status administrasi pertanahan, serta penghormatan terhadap proses peradilan.
Di tengah berlangsungnya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, semua pihak diharapkan tidak mengambil tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi maupun merugikan pihak lain.
Redaksi Sentralsultra.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kadis Kominfo Sultra Andi Syahrir, Pemprov Sultra, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan sengketa lahan eks PGSD Kendari. (**)
