KENDARI, Sentralsultra.com – Sengketa Tanah/Lahan seluas 7.055 meter persegi di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, kembali mencuat. Lahan yang diklaim milik warga dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1995 itu diduga ikut terdampak pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 994/PK/Pdt/2024.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa sebagian lahan yang masih dipersoalkan secara hukum tersebut telah dipasarkan dalam bentuk kavling untuk pembangunan rumah toko (ruko) oleh Raziq Property Syariah.
Merespons kondisi tersebut, pemilik lahan berinisial MM dan RDM bersama kuasa hukumnya mendatangi lokasi untuk memasang plang pemberitahuan bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa hukum.
Pemasangan plang itu dilakukan sebagai langkah pemberitahuan kepada masyarakat agar berhati-hati serta tidak melakukan transaksi jual beli maupun bentuk penguasaan lainnya terhadap objek tanah yang sedang dipersoalkan.
Kuasa Hukum MM dan RDM dari Kantor Hukum LMN & Partners, La Ode Muhram Naadu, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan eksekusi, terutama menyangkut batas dan luas objek tanah yang menjadi dasar pelaksanaan putusan pengadilan.
Menurutnya, ketika proses eksekusi berlangsung, bangunan berupa ruko milik kliennya tidak ikut dieksekusi karena dinilai tidak termasuk dalam objek perkara. Namun, belakangan justru muncul upaya penggusuran terhadap bangunan tersebut dengan alasan masuk dalam objek eksekusi.
“Pada saat proses eksekusi, objek bangunan berupa ruko milik klien kami tidak dieksekusi karena memang tidak masuk dalam objek eksekusi. Namun, kemudian ada upaya untuk menggusur ruko tersebut dengan alasan termasuk objek eksekusi,” ungkap La Ode Muhram Naadu.
Ia juga mempertanyakan penerapan putusan MA Nomor 994/PK/Pdt/2024 terhadap lahan yang diklaim sebagai milik kliennya. Pasalnya, MM dan RDM disebut tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut, tetapi objek tanah yang mereka kuasai justru ikut terdampak dalam proses eksekusi.
Atas dasar itu, pihaknya meminta Pengadilan Negeri (PN) Kendari melakukan pemeriksaan dan memastikan kembali kesesuaian batas serta luas objek tanah yang dieksekusi dengan objek sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
“Pengadilan Negeri Kendari perlu memastikan kembali luasan yang dieksekusi dengan luasan berdasarkan putusan, termasuk pergeseran luasan yang terjadi saat ini,” jelasnya.
Tidak hanya menyoroti pelaksanaan eksekusi, pihak kuasa hukum juga mengaku telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari.
Permohonan tersebut bertujuan mencegah adanya penerbitan sertifikat baru oleh pihak ahli waris berinisial MR atas objek tanah yang masih menjadi perselisihan.
Di sisi lain, langkah hukum juga ditempuh melalui jalur pidana. La Ode Muhram menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama suami kliennya ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Laporan tersebut, kata dia, saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.
“Kami juga telah melaporkan dugaan pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama suami klien kami ke Polda Sultra. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan,” katanya.
Selain dugaan pemalsuan surat kuasa, pihaknya juga mengaku telah melaporkan dugaan upaya penyerobotan tanah yang diduga dilakukan pihak ahli waris MR dengan menggunakan dalih pelaksanaan eksekusi.
La Ode Muhram menegaskan, pihaknya meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran kavling maupun bentuk pemasaran lainnya atas tanah yang masih disengketakan tersebut.
“Kami menganjurkan kepada masyarakat agar tidak melakukan transaksi terhadap objek tanah tersebut. Kami juga akan memidanakan pihak-pihak yang berupaya memasarkan objek tanah yang masih dalam sengketa hukum,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum berharap PN Kendari dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai amar putusan, khususnya terkait batas, luas, dan identitas objek tanah.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal penting agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas tanah berdasarkan dokumen kepemilikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Sentralsultra.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak PN Kendari, BPN Kota Kendari, pihak ahli waris MR, serta Raziq Property Syariah guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi berimbang atas persoalan tersebut (**)
