Kendari, Sentralsultra.com – Sejak hari Jumat, 31Januari 2025 lalu, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), turun ke Daerah Pemilihan (Dapil)nya Masing – masing guna menggelar reses Masa Sidang Pertama sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka duduk di legislatif.
Anggota DPRD Provinsi Sultra dari Partai Bulan Bintang (PBB), Drs. H. Abdul Halik, menggelar reses dengan melakukan tatap muka di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yakni Kecamatan Kolono, dan Kolono Timur, yang dipusatkan di Desa Lambangi Kecamatan Kolono pada Jumat, 31 Januari 2025. Keesokan harinya Sabtu, 1 Februari 2025, reses dilanjutkan di Kecamatan Moramo dan Moramo Utara yang bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo.
Sehari kemudian, tepatnya pada hari Minggu, 02 Februari 2025, H. Abdul Halik melanjutkan resesnya di Kabupaten Bombana yang dipusatkan di Kecamatan Rumbia tepatnya di kelurahan Lampopala,
Dalam kegiatan reses yang dilaksanakan H. Abdul Halik tersebut dihadiri oleh perangkat desa dan sejumlah tokoh baik itu pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat umum.
Agenda rutin para anggota legislatif tersebut diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian diperjuangkan di legislatif guna membangun daerah dan menjawab keluhan masyarakat.
“Jadi, hasil reses nanti akan kami perjuangkan di DPRD Sultra guna menjawab keluhan masyarakat – masyarakat terkhusus di Dapil saya (Konsel – Bombana) sehingga daerah bisa terbangun dan persoalan di masyarakat juga bisa terselesaikan. Kami melakukan upaya maksimal untuk mendengarkan dan memberi solusi atas keluhan mereka,” papar H. Abdul Halik.
“Meskipun memutari dua kabupaten (Konsel – Bombana) dengan jarak yang cukup jauh, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sukses sehingga hasil reses tersebut dapat menjadi pijakan untuk diperjuangkan di DPRD Sultra nanti,” jelas Ketua Fraksi PBB ini menambahkan.
Untuk diketahui antusias masyarakatpun dalam menghadiri kegiatan reses juga cukup mewakili aspirasi masyarakat di dapil tersebut, sehingga tidak sulit untuk di pahami persoalan yang dihadapi masyarakat. (**)
