Kendari, Sentralsultra.com – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Suryadi, S.Pd., M.Pd., M.H angkat bicara terkait Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang belum dicairkan oleh Dinas dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra hingga saat ini.
Diketahui sebelumnya, sejumlah guru yang tergabung dalam Aliansi Guru SMA/SMK dan SLB Sultra menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan Januari tanggal 21 Januari 2025 lalu dan diterima langsung oleh DPRD Sultra guna mempertanyakan hak para guru berupa TPG, Tunjangan Hari Raya (THR), Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang belum diterima yang alasannya karena sistem Carry Over (penundaan pembayaran tunjangan profesi guru ke tahun berikutnya) yang diberlakukan sejak tahun 2019 lalu.
Sistem tersebut menyebabkan tunjangan mereka setiap tahunnya tertunda dibayarkan hingga saat ini. TPG para guru hanya dibayarkan dua bulan saja pada triwulan empat, atau triwulan terakhir pada akhir tahun. Aksi tersebut disahuti DPRD dengan menggelar hearing yang diikuti oleh Kadis Dikbud Sultra, Yusmin, S.Pd., M.Pd.
Selain TPG, THR, Tamsil mereka yang harusnya dibayarkan sebelum Lebaran Idul Fitri pada tahun 2024 lalu namun hingga saat ini belum terbayarkan. Padahal, seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra sudah dibayarkan, belum lagi masalah lainnya seperti Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan adanya kekurangan gaji yang diterima dengan jumlah yang bervariasi dari Rp100 (seratus) ribu sampai Rp600 (enam ratus) ribu.
Dalam konferensi persnya, Ketua PGRI Sultra, Dr. Suriyadi, S.Pd., M.Pd., M.H yang didampingi sejumlah pengurus Aliansi Guru SMA/SMK dan SLB Sultra yang digelar di salah satu warkop di Kota Kendari, Minggu, (9/2/2025) mengatakan, organisasi yang dipimpinnya mendukung penuh para guru – guru yang memperjuangkan hak – haknya. Keluhan para guru lanjutnya akan di bawa ke PGRI Pusat untuk dibahas pada Minggu ini.
“Saya akan ke Jakarta dan koordinasi ke PGRI Pusat,” ungkapnya.
Kadis Dikbud Konawe ini juga berharap agar kekurangan TPG, THR, Gaji 13 dan 14 yang belum terbayar segera diselesaikan oleh pihak Dikbud Sultra sehingga para guru dapat menerima hak haknya.
“Saya berharap sebelum tanggal 20 Februari 2025 atau sebelum pelantikan Gubernur Sultra nanti, mereka sudah dibayarkan,” harapnya.
Ketua PGRI Sultra juga berharap perhatian Pj Gubernur Sultra, Andab Budi Reviyanto dapat menyelesaikan persoalan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.
“Kalau tidak ada tanggapan Pemprov Sultra terhadap para guru – guru, kedepannya kita akan mengambil langkah – langkah lagi dengan menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar dari aksi yang dilaksanakan kemarin di DPRD Sultra. Sampai hak para guru dapat dibayarkan oleh Pemerintah,” tutupnya. (**)
