Kendari, Sentralsultra.com – Kericuhan yang terjadi saat pelaksanaan konstatering di lahan eks PGSD Wua-wua, Kota Kendari, pada Kamis (20/11/2025) pagi, memantik reaksi keras dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Organisasi mahasiswa tersebut menilai insiden bentrokan antara warga dan aparat merupakan bentuk kelalaian pemerintah dan otoritas terkait.
Aksi penolakan terhadap kegiatan pencocokan batas oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendari itu sebelumnya berlangsung damai. Namun situasi berubah tegang setelah terjadi lemparan batu dan kayu yang memicu bentrokan terbuka.
Aparat kepolisian terpaksa melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa, menyebabkan sejumlah orang dari kedua kubu mengalami luka.
Presiden Mahasiswa Unsultra, Andi Reza, menyebut bahwa peristiwa tersebut mencerminkan buruknya tata kelola dan koordinasi pemerintah dalam mengawal proses hukum dan sengketa lahan di daerah.
“Situasi ini sangat memprihatinkan. Keterlibatan Pemprov Sultra, PN, dan BPN Kota Kendari yang justru memicu kericuhan menunjukkan bahwa rakyat tidak mendapatkan rasa aman dan kepastian,” ujarnya.
Andi Reza menegaskan bahwa BEM Unsultra tidak tinggal diam atas insiden yang menimbulkan korban tersebut. Ia menilai, penanganan sengketa lahan di Sulawesi Tenggara selama ini kurang transparan dan rentan memicu konflik horizontal.
“Perlu ada keadilan dan keterbukaan dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari proses yang tidak jelas,” tambahnya.
BEM Unsultra memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini, termasuk memantau langkah pemerintah provinsi, BPN, dan Pengadilan Negeri Kendari dalam menindaklanjuti insiden tersebut. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi di lapangan.
“BEM Unsultra percaya bahwa keadilan pada akhirnya akan ditegakkan dan kebenaran menemukan jalannya,” tegas Andi Reza. (**)
