KENDARI, Sentralsultra.com – Dugaan aktivitas penampungan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di kawasan Lorong Dangga, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tepatnya di sekitar BTN Puuwatu Residence, mulai mendapat sorotan serius.
Aliansi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (APH Sultra) secara resmi melayangkan pengaduan secara resmi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Organisasi tersebut meminta aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM tersebut.
Ketua APH Sultra, Nawir Kosangiano, menilai informasi mengenai keberadaan sejumlah wadah penampungan BBM di kawasan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan hukum. Terlebih, lokasi yang dimaksud berada di sekitar kawasan permukiman masyarakat.
“Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil pemantauan di sekitar lokasi, terdapat sejumlah bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM. Di dalamnya terlihat sejumlah wadah penampungan, mulai dari drum plastik hingga beberapa tangki atau tandon berukuran besar yang diduga berisi bahan bakar,” beber Nawir kepada awak media, Jumat 2026.
Tidak hanya itu, keberadaan sejumlah kendaraan jenis Dump Truck (DT) di sekitar bangunan tersebut juga menjadi perhatian APH Sultra. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Mulai dari mana asal BBM tersebut diperoleh, apakah merupakan solar bersubsidi atau nonsubsidi, berapa volume yang disimpan, hingga apakah aktivitas pengangkutan, penyimpanan maupun distribusinya telah mengantongi izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jangan Tunggu Ada Korban Baru Bertindak
APH Sultra menegaskan, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut dugaan pelanggaran tata niaga BBM, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Pasalnya, aktivitas penyimpanan bahan bakar dalam jumlah tertentu di kawasan permukiman, apabila tidak memenuhi standar teknis dan keselamatan, berpotensi menimbulkan risiko kebakaran maupun bahaya lainnya.
Atas dasar itu, APH Sultra mendesak Polda Sultra, khususnya Ditreskrimsus, agar tidak hanya menunggu laporan berkembang, tetapi segera melakukan pengecekan faktual di lapangan.
“Kami meminta aparat penegak hukum segera turun langsung ke lokasi. Periksa jenis BBM yang disimpan, telusuri asal-usulnya, cek dokumen perizinan, serta pastikan apakah kendaraan yang berada di sekitar lokasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengangkutan atau distribusi BBM tersebut,” demikian pokok desakan APH Sultra dalam pengaduannya.
Menurut APH Sultra, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti hanya pada keberadaan bangunan maupun wadah penampungan. Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi BBM, khususnya apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Soroti Dugaan Pelanggaran Tata Niaga BBM
Dalam pengaduannya, APH Sultra turut mengingatkan bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi memiliki ketentuan perizinan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha.
Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
APH Sultra juga menyoroti ketentuan Pasal 53 terkait kegiatan usaha hilir tanpa izin yang dipersyaratkan serta Pasal 55 mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengaduan tersebut.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana maupun administratif harus tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, dan fakta hukum yang ditemukan oleh aparat berwenang.
APH Sultra Minta Polda Tidak Tebang Pilih
Tidak tanggung-tanggung, APH Sultra menyampaikan sembilan poin permintaan tindak lanjut kepada Polda Sultra.
Di antaranya melakukan pemeriksaan langsung di lokasi, mengidentifikasi jenis dan volume BBM, menelusuri sumber perolehan bahan bakar, memeriksa dokumen perizinan pengangkutan dan penyimpanan, serta mengusut kemungkinan keterkaitan kendaraan Dump Truck dengan aktivitas tersebut.
APH Sultra juga meminta kepolisian berkoordinasi dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, dan instansi teknis lainnya untuk memastikan legalitas kegiatan yang dimaksud.
Aspek keselamatan penyimpanan BBM juga diminta menjadi perhatian serius mengingat lokasi tersebut berada di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana, APH Sultra meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul terhadap pihak lainnya. Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” menjadi penegasan sikap APH Sultra dalam pengaduannya.
Kini Bola Ada di Tangan Polda Sultra
APH Sultra menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepedulian terhadap penegakan hukum serta keselamatan lingkungan masyarakat.
Pengaduan itu, kata mereka, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu ataupun kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun, informasi mengenai keberadaan wadah penampungan BBM dan kendaraan angkutan di lokasi tersebut dinilai cukup menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan verifikasi.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Polda Sultra, khususnya Ditreskrimsus, dalam merespons pengaduan tersebut.
Apakah dugaan aktivitas penampungan BBM di kawasan Puuwatu itu memiliki legalitas dan memenuhi standar keselamatan, atau justru terdapat persoalan hukum yang perlu ditindaklanjuti?
Publik tentu menunggu jawaban melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Jangan sampai aparat baru bergerak setelah terjadi kebakaran, jatuhnya korban, atau munculnya persoalan yang lebih besar. Sebab, pengawasan hukum seharusnya hadir sebelum risiko berubah menjadi bencana. (**)
