Baubau, Sentralsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Baubau, Jumat 6 Maret 2026 pagi. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan yang diproyeksikan menjadi bagian penting dalam rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
Dalam kunjungan tersebut, gubernur meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari ruang tindakan, ruang ICU hingga poli paru. Ia juga berdialog langsung dengan tenaga medis serta menyapa pasien yang tengah menjalani perawatan.
Menurut Andi Sumangerukka, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperkuat, terutama di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas dan kapasitas rumah sakit menjadi perhatian pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan.
Saat ini, RSUD Kota Baubau memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan bagi sejumlah puskesmas di wilayah kepulauan sekitar. Dengan posisi tersebut, peningkatan kualitas layanan dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan memadai.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berencana mendorong peningkatan status RSUD Kota Baubau dari tipe C menjadi tipe B. Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, termasuk dalam pemenuhan fasilitas penunjang serta kebutuhan layanan kesehatan lainnya.
Selain peningkatan status rumah sakit, pemerintah provinsi juga membuka peluang pemanfaatan lahan milik Pemprov Sultra untuk mendukung pengembangan RSUD Baubau ke depan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kapasitas pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, gubernur menegaskan bahwa penguatan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari persiapan menghadapi rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Sulawesi Tenggara. Jika pemekaran tersebut terwujud, infrastruktur pelayanan dasar, termasuk rumah sakit rujukan, harus sudah siap melayani masyarakat secara optimal di wilayah kepulauan. (**)
