Kendari, Sentralsultra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bantuan pangan bagi masyarakat akan disalurkan sebelum Lebaran guna meringankan beban kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan sosial tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap terpenuhi di tengah potensi kenaikan harga menjelang hari raya.
Kebijakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sultra Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat (27/2/2026). Rapat dibuka langsung Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, dan dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, serta unsur Forkopimda dan kepala OPD terkait.
Rakor bertema sinergi Satgas Sapu Bersih (Saber) terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan menjelang HBKN itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan, langkah pengawasan tidak lagi sebatas imbauan, tetapi akan disertai tindakan tegas terhadap pelanggaran di lapangan, khususnya pada tiga aspek utama.
Pertama, aspek harga melalui pengawasan ketat terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat produsen dan konsumen. Praktik manipulasi, seperti beras medium yang dilabeli premium dan dijual di atas ketentuan, akan ditindak sesuai aturan.
Kedua, aspek keamanan pangan dengan memastikan seluruh bahan pangan yang beredar memenuhi standar fisik, kimia, dan biologi sesuai ambang batas yang ditetapkan.
Pengawas keamanan pangan provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan pemeriksaan intensif.
Ketiga, aspek mutu pangan melalui pengawasan standar dan klasifikasi komoditas, termasuk pemisahan beras premium dan medium agar sesuai kualitas dan harga, sehingga masyarakat memperoleh pangan layak konsumsi dengan harga wajar.
“Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujar Asrun Lio.
Sementara itu, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto menyampaikan arahan Presiden agar stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan terus dijaga guna mencegah lonjakan signifikan yang memberatkan masyarakat.
Selain pengetatan pengawasan, pemerintah juga meminta Perum Bulog memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng tetap aman. Apabila terjadi gejolak harga, koordinasi lintas instansi akan segera dilakukan.
Di sisi lain, program Jagung SPHP dijadwalkan mulai direalisasikan pada awal Maret setelah data penerima manfaat terverifikasi. Melalui program tersebut, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram guna menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan. (**)
