Konut, Sentralsultra.com – PT. Bumi Konawe Abadi (BKA), perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel seluas 419,60 hektare di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Motui (HIPPMA Motui) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor operasional perusahaan pada Rabu (6/8).
Mereka menuntut PT. BKA segera merealisasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor pendidikan bagi wilayah Kecamatan Motui yang terdampak langsung aktivitas pertambangan. Menurut massa aksi, dukungan beasiswa pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) setempat.
“Kami menuntut PT. BKA untuk tidak hanya mengambil hasil alam dari Bumi Motui, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di sini,” tegas Jenderal Lapangan Aksi, Muhaimin, dalam orasinya.
HIPPMA Motui menilai, sejak beroperasi, PT. BKA belum memiliki program beasiswa yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi siswa dan mahasiswa di Kecamatan Motui, terutama yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta PT. BKA:
1. Mengalokasikan dana CSR untuk sektor pendidikan secara berkelanjutan, berupa beasiswa serta pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan vokasional;
2. Melibatkan HIPPMA Motui sebagai mitra pelaksana program CSR pendidikan;
3. Melaksanakan program CSR secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. .
Aksi yang berlangsung beberapa jam itu akhirnya berujung pada audiensi dengan pihak manajemen PT. BKA. Darwin Nainggolan, Legal PT. BKA, menyampaikan bahwa perusahaan akan mengupayakan realisasi program beasiswa pada tahun 2025.
“Program pendidikan ini akan kita realisasikan di tahun ini. Mengenai kapan waktunya, belum bisa kami pastikan karena harus koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah. Tuntutan teman-teman akan kami sampaikan ke pimpinan di Jakarta,” ujar Darwin dalam rekaman video berdurasi 1 menit 49 detik.
Hasil audiensi menghasilkan kesepakatan untuk menggelar pertemuan lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Kecamatan Motui. HIPPMA Motui menegaskan akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari perusahaan.
“Pendidikan adalah hak dasar, bukan hadiah. CSR bukanlah kebaikan hati perusahaan, melainkan kewajiban hukum dan moral terhadap masyarakat yang wilayahnya dieksploitasi,” tegas Ketua HIPPMA Motui, Sudarto Bambang Baskoro.
Ia menutup orasi dengan seruan, “Nikelmu untung, anak bangsa harus tumbuh cerdas! CSR bukan seremonial, tapi tanggung jawab moral. Dari tambang untuk pendidikan, bukan untuk elit kepentingan.” (**)
