Jakarta, Sentralsultra.com – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengecam keras tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan pasukan militer AS untuk menangkap Presiden Republik Bolivarian Venezuela, Nicolas Maduro. Menurutnya, aksi tersebut merupakan “aksi koboi” yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum internasional.
Teguh menilai, langkah sepihak Trump justru memperbesar sikap saling curiga dan praktik saling sandera di antara negara-negara adidaya, yang pada akhirnya memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik global.
“Sudah sepatutnya seluruh pemimpin dunia, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mengecam tindakan Presiden Trump yang secara terang-terangan mengangkangi hukum internasional,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Ia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar bersikap lebih tegas dengan memberikan sanksi terhadap rezim Trump, serta memerintahkan pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang disebut diculik pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
Menurut Teguh, penculikan tersebut jelas melanggar ketentuan internasional, khususnya Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, kecuali untuk tujuan pembelaan diri atau atas otorisasi Dewan Keamanan PBB.
“Aksi koboi Trump menculik Maduro merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Venezuela dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Jika mempertahankan praktik seperti ini, bukan tidak mungkin negara lain akan mengalami nasib serupa hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat atau kekuatan besar lainnya,” tegasnya.
Teguh mengungkapkan, operasi penculikan Presiden Venezuela dan istrinya melibatkan lebih dari 150 pesawat militer serta ratusan personel dari berbagai cabang militer AS, termasuk pasukan khusus Delta Force dan unit Federal Bureau of Investigation (FBI).
Operasi tersebut dilaporkan mencakup serangan presisi terhadap sejumlah target strategis di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, guna melindungi tim ekstraksi yang bergerak menuju lokasi Maduro. Selain itu, operasi juga didukung taktik perang siber untuk membuka jalur aman bagi pergerakan pasukan darat dan udara.
Operasi dengan nama sandi Absolute Resolve itu disebut turut melibatkan Central Intelligence Agency (CIA) yang memantau aktivitas Presiden Maduro selama beberapa bulan terakhir, hingga puncak operasi pada Sabtu dini hari lalu.
Lebih lanjut, Teguh menilai tuduhan Amerika Serikat terkait dugaan keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan dalih untuk melakukan agresi militer.
“Pemerintah AS seharusnya menempuh mekanisme hukum internasional dan menjunjung prinsip multilateralisme dalam menangani persoalan penyelundupan narkotika, bukan menggunakan kekuatan militer,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa tuduhan AS terhadap Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba pertama kali muncul pada tahun 2020, saat periode pertama pemerintahan Trump.
“Namun di balik isu narko-terorisme tersebut, patut diduga motif utama Trump adalah kepentingan ekonomi dan geopolitik, khususnya untuk menguasai ladang minyak Venezuela yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Terlebih sejak Revolusi Bolivarian 1999, Venezuela telah menasionalisasi aset perusahaan minyak AS yang sebelumnya beroperasi di negara itu,” pungkas Teguh. (**)
