Kendari, Sentralsultra.com – Suara kritik keras datang dari Jaringan Pemerhati Daerah (JASMERAH). Organisasi yang dikenal vokal dalam mengawasi kebijakan publik ini menyoroti keputusan pimpinan DPR RI yang menyetujui kenaikan uang reses anggota DPR hingga mencapai Rp702 juta per orang.
Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih berjuang bangkit, keputusan tersebut sontak menuai gelombang kekecewaan. Bagi JASMERAH, langkah itu bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan simbol arogansi politik yang dinilai menodai semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar menyerukan efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Ketua Umum Nasional JASMERAH, Aldi Lamoito, menilai keputusan tersebut mencerminkan ketidakpekaan terhadap situasi bangsa. Terlebih, salah satu tokoh yang turut menyetujui kebijakan itu adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga merupakan elit Partai Gerindra, partai pengusung utama Presiden Prabowo.
“Kenaikan uang reses di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Presiden Prabowo. Ini bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga menunjukkan arogansi kekuasaan di parlemen,” tegas Aldi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).
Aldi menilai, langkah tersebut telah mencederai kepercayaan publik sekaligus mengkhianati prinsip moral politik yang selama ini dijaga oleh Presiden Prabowo. Ia menambahkan, DPR seharusnya menjadi contoh dalam pengendalian diri terhadap penggunaan anggaran negara, bukan justru memperlebar jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
Menurut JASMERAH, kenaikan uang reses hingga hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya menimbulkan dugaan adanya moral hazard di tubuh lembaga legislatif. Padahal, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan agar pejabat negara tidak membuat kebijakan yang berpotensi membebani keuangan negara atau memancing kemarahan publik.
“Sebagai kader Gerindra dan bagian dari koalisi pemerintahan, seharusnya Dasco memberi contoh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ia ikut mengesahkan kebijakan yang membuat rakyat geram,” lanjut Aldi.
JASMERAH juga khawatir langkah pimpinan DPR tersebut dapat merusak citra pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan beberapa bulan. Kenaikan uang reses dinilai bertolak belakang dengan pesan moral Presiden tentang hidup sederhana dan fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Kalau pimpinan DPR, apalagi dari partai pengusung utama presiden, membuat keputusan seperti ini, maka wajar jika publik menilai mereka tidak sejalan dengan visi Presiden,” kata Aldi.
Sebagai bentuk tindak lanjut, JASMERAH berencana mengirimkan surat resmi kepada DPP Partai Gerindra dan Sekretariat Negara untuk meminta Presiden Prabowo mengevaluasi posisi Sufmi Dasco Ahmad di parlemen.
“Kami minta DPP Gerindra menegur keras dan mempertimbangkan pencopotan Dasco dari jabatan Wakil Ketua DPR. Ini penting demi menjaga marwah partai dan loyalitas terhadap Presiden,” tutup Aldi.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Sentralsultra.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Sufmi Dasco Ahmad maupun Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Hak jawab dan klarifikasi akan ditayangkan segera setelah diperoleh. (**)
