Kendari, Sentralsultra.com – Gelombang protes membara di Sulawesi Tenggara. Koalisi Aktivis Mahasiswa, Pemuda, dan Ormas (KOMPAS) Sultra melayangkan desakan keras kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk melakukan evaluasi habis-habisan terhadap BI Perwakilan Sultra yang diduga ikut terlibat dalam permainan kotor penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai puluhan miliar rupiah.
Jenderal Lapangan KOMPAS Sultra, Aldi Lamoito, membeberkan bahwa dana CSR yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat justru disulap menjadi “ATM Politik” oleh oknum anggota DPR RI Komisi XI dari Dapil Sultra berinisial BB.
Menurut Aldi, modusnya memakai yayasan fiktif bernama Marennu Cerdas Sultra sebagai kedok penyaluran bantuan. “Padahal isinya kosong melompong. Lebih parah lagi, direktur yayasan itu diduga BB sendiri,” tegasnya lantang di hadapan ratusan massa aksi.
KOMPAS Sultra menilai, BI Perwakilan Sultra sulit lepas dari sorotan jika aliran dana jumbo itu bisa lolos tanpa verifikasi ketat. “Kalau ini benar, berarti ada pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan. Gubernur BI wajib turun tangan membersihkan sarang permainan busuk ini!” seru Aldi.
Dalam orasi yang sama, Fikar Nusantara dan Yongky Ardiansyah menantang KPK untuk memanggil semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya, meski pelakunya adalah kader partainya sendiri.
KOMPAS Sultra berencana menggelar aksi lanjutan pekan depan, dengan target langsung menggeruduk Kantor Perwakilan BI Sultra dan Kantor OJK Sultra. Tujuannya, memaksa kedua lembaga tersebut membuka secara terang-benderang proses pencairan dana CSR yang mereka kelola.
Massa menegaskan, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar dana CSR benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, terlebih dana itu bersumber dari masyarakat melalui mekanisme perbankan dan industri jasa keuangan.
Hingga berita ini di turunkan pihak BI Perwakilan Sultra belum bisa di konfirmasi terkait beberapa kendala, kendati begitu media ini akan berusha melakukan konfirmasi dan tetap memberikan ruang hak jawabnya.
Aksi ini menjadi peringatan keras bahwa rakyat tak akan tinggal diam jika institusi negara dijadikan alat kepentingan politik pribadi. (**)
