Kendari, Sentralsultra.com – Aksi Unjuk Rasa (Unras) hingga berbuntut Pelaporan pada Aparat Penegak Hukum (APH) yang dilakukan sejumlah Masyarakat Desa Wonuakongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) atau yang tergabung dalam Front Masyarakat Desa Wonuakongga (FMWK), diduga dilatarbelakangi kekalahan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2024 yang lalu. Hal tersebut diungkapan Agustinus, S.H, selaku Ketua Forum Penggiat Desa Kecamatan Laeya, Sabtu 25 Januari 2025.
Diungkapkan Ketua Forum Penggiat Desa Kecamatan Laeya Agustinus, sejak tahun 2023 hingga 2024 menjelang Pilkades Wonuakongga yang lalu, Kepala Desa (Kades), Wonuakongga Incumbent ini terus dilaporkan baik itu pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
“Saya selaku Ketua Forum Penggiat Desa Kecamatan Laeya melihat dan menilai gerakan yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat Desa Wonuakongga ini sudah beraroma pada sakit hati, kemudian juga tujuan dari gerakan mereka sudah tentu untuk berusaha menjatuhkan Kades Wonuakongga dengan berbagai gaya dan cara mereka yang diduga kuat buntut dari kekalahan pada Pilkades 2024 kemarin,” ujar Agustinus
“Bayangkan saja tuntutan dari gerakan tersebut meminta Kades Wonuakongga agar dicopot dari jabatannya sebagai Kades. Kemudian lagi mereka pergi di Kecamatan untuk meminta mencopot Kades Wonuakongga. Tak hanya disitu mereka juga meminta untuk RDP di DPRD dengan meminta mencopot Kades Wonuakongga yang Incumbent. Kan ini lucu, sehingga kami menilai gerakan tersebut sakit hati dan buntut kekalahan pada Pilkades kemarin,” terang Agustinus menambahkan.
Agustinus menjelaskan bahwa, diketahui bersama laporan sejumlah Masyarakat Desa Wonuakongga tersebut terkait dengan Pengelolaan Dana Desa (DD), Dana Community Development (Comdev), dan Corporate Social Responsibility (CSR). Yang mana Laporannya tersebut katanya Kadesnya ini tidak transparansi dalam pengelolaan anggaran, baik DD, hingga berujung pada asumsi Kades Wonua Kongga telah melakukan tindak pidana korupsi.
“Namun alhasil semua yang dituduhkan Pendemo tersebut, itu tidak terbukti. Dan itu juga dapat dilihat dari tahapan hasil proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang yakni APIP, Inspektorat pada saat melakukan pemeriksaan. Semua bertentangan dengan persepsi atau pandangan para Pendemo tersebut,” jelasnya.
Tak sampai disitu dan lebih lucunya lagi lanjut Agustinus mengungkapkan, mereka memberikan keterangan bahwa Kades Wonuakongga tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, Comdev hingga CSR, padahal faktanya mereka mengetahui kegiatan-kegiatan hingga anggaran yang dikucurkan di setiap kegiatan.
“Mereka sudah katakan Kades tidak transparansi tapi mereka mengetahui semua kegiatan – kegiatan hingga besaran anggaran yang di keluarkan dalam setiap kegiatan. Inikan unik dan lucu. Belum lagi, asumsi yang dibuang atas gerakan mereka yakni untuk mensejahterakan masyarakat, namun, Balai Desa yang bertujuan untuk tempat Musyawarah dalam rangka memusyawarahkan program untuk masyarakat malah disegel,” heran Agustinus.
“Seharusnya kalau untuk kepentingan masyarakat banyak, maka yang perlu di perketat adalah bagaimana program-program yang dibutuhkan masyarakat dikawal dalam musyawarah hingga di masukan dalam program yang akan di kerjakan oleh Pemerintah Desa hingga sampai realisasi, bukan malah segel Balai Desa, lantas dimana tempat masyarakat akan musyawarah kalau Balai Desa di segel,” jelasnya lagi.
Seharusnya lanjut Agustinus, mereka belajar untuk menerima kekalahan dari Pemilihan Kepala Desa, dan jika tujuan mereka untuk membangun Desa, meski sudah kalah, maka membantu dan memberikan masukan kepada Kepala Desa Terpilih agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Wonuakongga di prioritaskan, bukan menimbulkan perselisihan antar Masyarakat.
“Kita Fair-fair saja, kalau memang Kepala Desa hari ini buruk dimata Masyarakat menurut mereka, maka sudah jelas Pemilihan Kepala Desa kemarin, yang bersangkutan tidak akan Terpilih lagi di Periode Keduanya, namun buktinya Dia Terpilih, itulah tanda bahwa Kades Wonuakongga masih di harapkan oleh Masyarakat Desa,” imbuhnya.
Untuk itu saya berharap agar FMWK segera menyadari bahwa sikap dan cara mereka telah membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat.
“Menerima kekalah dan membantu memberikan masukan kepada Kepala Desa untuk lebih giat membangun Desa adalah solusi yang tepat jika ingin mensejahterakan Masyarakat, bukan dengan gaya-gaya seperti itu, sebab bukan Sikap seseorang Pemimpin Kesatria seperti itu,” tutup Agustinus. (Edi Fiat)**
