Kolaka, Sentralsultra.com – Organisasi Masyarakat Adat (Ormas Adat) Mekongga menegaskan bahwa konflik yang terjadi pada Jumat (10/4/2026) di kilometer 12 kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) bersama karyawan PT Tosida Indonesia merupakan aksi spontanitas, tanpa unsur pengorganisasian maupun mobilisasi pihak tertentu.
Ketua Tamalaki Wuta Kalosara Sulawesi Tenggara, Mansiral Usman, menjelaskan bahwa kehadiran Ormas Adat di lokasi dipicu oleh informasi terkait penutupan akses jalan oleh karyawan PT Tosida Indonesia. Penutupan tersebut berdampak langsung pada aktivitas usaha masyarakat adat yang bergantung pada akses transportasi di kawasan tersebut.
“Ormas adat ini memiliki usaha mandiri dan merupakan mitra di kawasan PT IPIP. Penutupan jalan tersebut mengganggu aktivitas mereka, sehingga secara spontan turun ke lokasi,” ujar Mansiral, Minggu (12/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat unsur beking, mobilisasi massa, ataupun skenario terorganisasi dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, aksi tersebut lahir dari respons alami masyarakat adat yang merasa dirugikan secara langsung.
“Tidak ada beking, tidak ada mobilisasi. Ini murni gerakan spontanitas yang didorong oleh rasa kepemilikan terhadap usaha kecil masyarakat adat lokal,” tegasnya.
Mansiral menambahkan, kehadiran salah satu perusahaan mitra PT IPIP, yakni PT Master Pancang Pondasi (MPP), justru bertujuan untuk membantu mengamankan situasi di lapangan agar tidak berkembang menjadi tindakan anarkis.
Saat ini, kondisi di kawasan kilometer 12 dilaporkan telah kembali kondusif, dan aktivitas operasional berjalan normal. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga stabilitas investasi di kawasan tersebut, mengingat peran strategis PT IPIP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Menurutnya, proyek tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Senada dengan itu, Ketua Ormas Adat Tamalaki Anoa Mekongga Sultra (TAM), Syamsul Rusdin, mengungkapkan bahwa keberadaan kawasan industri PT IPIP telah memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Kolaka.
“Puluhan ribu masyarakat lokal telah bekerja di kawasan ini. Penurunan angka pengangguran dan peningkatan ekonomi sangat dirasakan sejak pembangunan kawasan PSN ini,” ujarnya.
Sebagai putra asli Desa Sopura yang berada di sekitar kawasan proyek, Syamsul menegaskan komitmen Ormas Adat untuk menjaga keberlangsungan investasi demi masa depan generasi mendatang. Namun demikian, pihaknya juga tidak akan tinggal diam apabila terjadi pelanggaran hukum maupun ketidaksesuaian terhadap prinsip pemberdayaan masyarakat lokal.
“Peristiwa di Km 12 itu murni spontanitas. Tidak ada yang membekingi ataupun mengorganisasi. Kami menjaga wibawa adat, sekaligus memastikan masa depan anak cucu tetap terjamin,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian secara bijak. Menurutnya, konflik hanya akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
“Menang jadi arang, kalah jadi abu. Mari bersama membangun masa depan bangsa. Konflik tidak akan membawa kebaikan,” pungkasnya. (**)
