Jakarta, Sentralsultra.com — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (HMPH Sultra–Jakarta), Muh Hidayat, mendesak Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dengan memecat salah satu kadernya di DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial BB. Desakan ini mencuat menyusul dugaan keterlibatan BB dalam penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menjadi sorotan publik, Selasa (12/8/2025).
Menurut keterangan Satori (ST), dana CSR tersebut diduga tidak hanya mengalir ke BB, tetapi juga ke sejumlah anggota Komisi XI DPR RI lainnya. Muh Hidayat menilai, jika dugaan ini benar, maka BB telah mencoreng nama baik Partai Gerindra dan mengkhianati komitmen antikorupsi yang kerap ditegaskan Prabowo Subianto.
“Prabowo pernah menegaskan tidak akan memberi tempat bagi para koruptor. Sekarang saatnya membuktikan,” tegas Muh Hidayat.
Riwayat Politik BB
BB pertama kali duduk di DPR RI sebagai anggota Komisi XI periode 2019–2024 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Haerul Saleh, yang terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2022–2027. Pada Pileg 2019, BB berada di urutan ketiga peraih suara terbanyak di dapilnya, di bawah Haerul Saleh dan mantan Bupati Konawe Selatan dua periode, Imran.
Setelah Imran meninggal pada 2020 dan Haerul Saleh terpilih menjadi anggota BPK pada 2022, kursi DPR RI kosong dan diisi BB melalui PAW. BB kemudian kembali terpilih pada Pileg 2024 dan kini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Ujian Serius bagi Kepemimpinan Prabowo
Kasus dugaan aliran dana CSR BI–OJK yang menyeret nama BB dinilai menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. HMPH Sultra–Jakarta menegaskan akan terus mengawal proses hukum di KPK dan siap memberikan dukungan data jika diperlukan.
“Masyarakat Sultra berharap Prabowo berani mengambil tindakan tegas. Pemecatan kader yang terlibat korupsi adalah langkah awal memulihkan kepercayaan rakyat,” ujar Muh Hidayat.
Kini, keputusan ada di tangan Prabowo Subianto. Langkah yang akan diambil terhadap kader yang terseret dugaan kasus korupsi ini akan menjadi tolok ukur keseriusan Partai Gerindra dalam menegakkan prinsip bersih, transparan, dan berintegritas di panggung politik nasional. (**)
