Kendari, Sentralsultra.com – Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2025 dengan fokus pada penguatan peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan berkelanjutan.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Peran Ditbinmas Polda Sultra dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan melalui Sinergi Stakeholder dalam Rangka Tercapainya Swasembada Pangan di Wilayah Sulawesi Tenggara” ini digelar pada Kamis, 24 Juli 2025.
Rakernis dibuka secara resmi oleh Dirbinmas Polda Sultra, Kombes Pol. Antonius Danang Heru Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., didampingi Kasubdit Binmas AKBP Yusuf Mars, S.H., serta Kompol Susanto. Kegiatan diikuti oleh para Kasatbinmas, personel Ditbinmas, serta Bhabinkamtibmas dari seluruh jajaran Polda Sultra.
Dalam sambutannya, Kombes Pol. Antonius Danang menekankan pentingnya peran aktif personel Binmas, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. “Personel Binmas harus terlibat langsung dalam penguatan sektor pertanian. Ini merupakan wujud nyata kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dirbinmas juga memberikan arahan strategis kepada para Kasatbinmas agar menginstruksikan Bhabinkamtibmas di wilayahnya untuk mendata dan memahami kondisi pertanian setempat, termasuk kelompok tani, komoditas unggulan, serta luas lahan pertanian – khususnya tanaman jagung. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam membangun kolaborasi antara kepolisian, petani, serta pemangku kepentingan lainnya.
Rakernis kali ini turut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Ir. Halim, S.P., M.P., IPU, dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO). Ia memberikan pemaparan mengenai strategi ilmiah dan praktis dalam mendorong pertanian berkelanjutan di Sultra.
Dengan pelibatan berbagai unsur, Ditbinmas Polda Sultra berharap sinergi lintas sektor yang dibangun melalui Rakernis ini dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan di wilayah Sulawesi Tenggara secara kokoh, inklusif, dan berkelanjutan. (**)
