Kendari, Sentralsultra.com – Ratusan masyarakat Kelurahan Watulondo dan Punggolaka, bersama Konsorsium Aktivis Muda Indonesia dan Tamalaki Pobende Wonua Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Kendari, Kamis (24/01/2025).
Kedatangan ratusan masyarakat Kelurahan Watulondo dan Punggolaka yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis Muda Indonesia dan Tamalaki Pobende Wonua Sultra ini guna mendesak Pemerintah Kota Kendari menghentikan aktivitas pembangunan BTN Korps A99 Land, BTN Risalki, dan Alfad di Kelurahan Watulondo dan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu.
“Tuntutan kami hari ini, mendesak Pemerintah, khususnya pihak-pihak terkait, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup, untuk menutup kegiatan aktivitas atau pembangunan tiga perumahan, salah satunya itu BTN Korps A99 Land,” kata Ketua Tamalaki Pobende Wonua Sultra, Ahmad, kepada awak media.
Tuntutan ini, menurut Ahmad, berdasarkan hasil kesepakatan bersama DPRD Kota Kendari beberapa waktu lalu. Di mana, kata dia, ketiga developer tersebut diduga kuat menjadi penyebab banjir lumpur yang menyebabkan ratusan rumah warga di Watulondo dan Punggolaka terkena banjir lumpur.
“Tuntutan ini juga merujuk dari hasil Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Kendari. Hasil rapat jelas, developer Korps A99 Land, Risalki, dan Alfad direkomendasikan untuk penghentian sementara dan penyitaan alat produksi. Ini jelas sehingga inilah yang masyarakat inginkan,” ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, masyarakat juga meminta kompensasi ganti rugi akibat dampak banjir lumpur yang ditimbulkan aktivitas pembangunan tiga perumahan tersebut.
“Ini sudah kurang lebih tiga tahun mereka terkena dampak banjir, atas kegiatan pembangunan BTN ini. Karena, sebelum ada pembangunan BTN ini, aman-aman saja di wilayah situ, tidak ada banjir sampai membawa lumpur. Nanti setelah ada pembangunan di situ, baru terjadi banjir lumpur,” bebernya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki, kurang lebih ada ratusan rumah warga di Kelurahan Watulondo dan Punggolaka yang terkena dampak banjir lumpur akibat pembangunan tiga perumahan tersebut.
“Jadi, kami tegaskan lagi, hentikan pembangunan BTN ini, untuk sementara waktu sambil menyelesaikan kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh developer. Di sana, berdasarkan data dokumentasi yang kami miliki, kurang lebih 100 rumah yang terdampak. Di sana, bukan lagi ketinggian air, tapi ketinggian lumpur,” tutupnya. (**)
