JAKARTA, Sentralsultra.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat, 6 Februari 2026. Rakor ini digelar sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Kegiatan yang berlangsung di Markas Besar (Mabes) Polri tersebut turut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Ia menegaskan keberhasilan Indonesia pada tahun 2025 yang mampu memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa melakukan impor.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Karena itu, Rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sektor hulu, Polri mengambil peran sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga pembiayaan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan bagi Poktan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan jagung.
Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk mendukung ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Selain memperkuat permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah, melalui sinergi bersama Perum Bulog sebagai offtaker hasil panen.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mampu mendorong harga pembelian yang berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial dan pengawalan berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar kewajiban permodalan tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui Rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (**)
