Kendari, Sentralsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/1/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya efisiensi dan tata kelola anggaran yang tepat sasaran, sekaligus memperkuat disiplin dan integritas aparatur sebagai fondasi pelayanan publik.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas pengamanan yang telah menjaga stabilitas dan keamanan daerah selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Gubernur menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra yang terus meningkat harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Anggaran pemerintah harus menjadi stimulus yang efektif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka ekonomi masyarakat juga harus ikut meningkat. Anggaran pemerintah harus menjadi stimulus yang efektif,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan alokasi yang tidak sesuai di sejumlah sektor, sehingga ia meminta seluruh OPD untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran.
“Pengelolaan anggaran harus tepat sasaran. Tidak boleh ada lagi pemborosan. Semua kegiatan harus berjalan sesuai instruksi dan disposisi gubernur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti beban belanja pegawai yang dinilai belum seimbang. Dari sekitar 23 ribu ASN, beban gaji yang awalnya diproyeksikan Rp1,6 triliun, ternyata melebihi Rp1,7 triliun. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius di tahun 2026.
“Tahun 2026 tidak boleh terjadi lagi. Jika kita bisa melakukan efisiensi dan tepat sasaran, maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) dapat diberikan secara adil,” tuturnya.
Memasuki aspek makro ekonomi daerah, Gubernur memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,65 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,4 persen. Ia meminta agar capaian ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan di tahun 2026.
Sementara itu, inflasi tahunan Sultra tercatat sebesar 2,86 persen, lebih rendah dari angka nasional 2,92 persen. Pada Desember 2025, inflasi Sultra bahkan hanya 0,22 persen, menjadi salah satu yang terendah secara nasional.
Di bidang pengelolaan keuangan, realisasi penyerapan anggaran OPD Pemprov Sultra tahun 2025 mencapai 88,99 persen. Gubernur menargetkan pada tahun 2026, seluruh OPD harus mampu meningkatkan serapan di atas 95 persen agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Sebagai langkah percepatan, ia menginstruksikan seluruh OPD untuk segera melaksanakan kegiatan sejak Triwulan I Tahun 2026. Khusus bagi OPD penghasil PAD, diminta lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagai respons terhadap pengurangan dana transfer pusat di tahun 2026.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan komitmen pelayanan publik demi mendorong kemajuan Sulawesi Tenggara. (**)
